KARAWANG, iNewskarawang.id - Guna memberikan pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Pangkal Perjuangan ini secara menyeluruh, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang, Indriyani mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang agar mewujudkan Universal Health Coverage (UHC).
Indriyani menyebut, program UHC ini merupakan sistem jaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi tersebut memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan berupa promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.
"Kita pastikan dengan Program UHC ini masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus menghadapi kesulitan finansial juga ditunjang dengan pelayanan kesehatan berkualitas," terangnya, Jumat (3/2/2023).
Menurut Indriyani, terkait UHC ini pihaknya sudah menyampaikan kepada Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) saat Sidang Paripurna pengesahan APBD 2023. "Dengan APBD Karawang Rp.5,3 Triliun harusnya Pemkab Karawang mampu membiayai jaminan kesehatan untuk masyarakat yang belum tercavoer oleh Pemerintah Pusat atau pun Provinsi,"paparnya.
Kata Indriyani, dengan demikian seluruh masyarakat Karawang bisa memiliki jaminan pelayanan kesehatan sesuai arahan Intruksi Nomor 1 Tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Masyarakat hanya memperlihatkan e-KTP Karawang di setiap paskes yang bekerjasama dengan BPJS.
Selain itu dengan mewujudkan UHC tentunya seluruh masyarakat Karawang memiliki jaminan kesehatan tanpa memandang status sosial dan ekonomi.
Indriyani mencontohkan, ketika Pemerintah membiayai jaminan kesehatan untuk kelas tiga, tapi konsumen ingin beralih atau naik kelas artinya masyarakat harus iuran mandiri.
"Sudah barang tentu dengan sendirinya masyarakat yang memang mampu untuk membayar iuran mandiri akan terseleksi ketika mereka pindah dari pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah ke iuran mandiri," bebernya.
Editor : Boby
Artikel Terkait
