JAKARTA, iNewsKarawang.id - Pemerintah minimal harus menyiapkan 3 juta lapangan kerja setiap tahun,hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
“Kita tiap tahun pemerintah paling tidak harus menyiapkan lapangan kerja minimum 3 juta lebih,” ungkap Muhadjir saat dialog pada Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 secara virtual, Selasa (17/1/2023).
Mengingat, kata Muhadjir, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 144 juta jiwa. “Sekarang berdasarkan data BPS, jumlahnya (usia angkatan kerja) 144 juta dan sekitar 7 juta adalah pengangguran,” katanya.
“Dan sementara dari perguruan tinggi ini kalau tidak salah 1,3 juta setiap tahun keluar, lulus. Sementara dari yang (SMA/SMK/sederajat) ini ada sekitar 3,6 juta per tahun lulusan dan hanya 51% saja yang masuk perguruan tinggi, sisanya juga masuk dunia kerja,” ungkap Muhadjir.
Muhadjir pun menyinggung terkait puncak bonus demografi yang akan terjadi pada tahun 2023 sampai tahun 2035. Dia mengatakan, jika Indonesia gagal memanfaatkan momentum bonus demografi maka yang akan kita panen bukan bonusnya tetapi petakanya. “Yakni ketika (usia tua) tidak punya tabungan dan penghasilan, itu lah yang akan menjadi masalah.”
“Apa manfaatnya kalau mereka yang usia kerja ini bekerja? Adalah ada 3 yang pertama itu untuk biayai dirinya sendiri dan kemudian yang kedua itu membiayai mereka yang tidak bekerja ini, dan kalau ada kelebihannya ditabung, tabungan agregat seluruh penduduk yang produktif itu disebut tabungan nasional,” katanya.
Tabungan nasional itu, kata Muhadjir, bisa dikapitalisasi menjadi investasi nasional. Besar kecilnya investasi nasional yang dimiliki oleh suatu negara akan menentukan apakah negara itu akan jadi negara maju atau tidak. “Karena itu tidak ada pilihan lain kita harus betul-betul memanfaatkan semaksimal mungkin bonus demografi ini agar kita melahirkan orang usia produktif, tapi juga berproduktif.”
“Dan itu tidak mungkin kita lakukan secara sendiri tanpa ada dukungan dari pihak pemerintah daerah karena sebetulnya yang punya rakyat yang punya populasi itu adalah pemerintah daerah,” tandasnya.
Editor : Boby
Artikel Terkait
