JAKARTA, iNewsKarawang.id - Nikah beda agama menjadi sorotan usai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengesahkan dan meminta Dukcapil mencatatnya. Namun, Pengadilan Agama tidak mengesahkan pernikahan itu.
Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama (Kemenag) Kamaruddin Amin menjelaskan pada dasarnya pengadilan tidak mengesahkan adanya nikah beda agama.
Akan tetapi pengadilan memerintahkan kepada Dukcapil untuk mencatat pernikahan tersebut berdasarkanUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Walaupun dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan beda agama dinyatakan tidak sah.
"Pengadilan Agama punya dasar merekomendasikan untuk bisa dicatatkan, jadi ketika sudah mendapat persetujuan orang yang nikah beda agama dicatatkan, boleh. Tapi tidak berarti Pengadilan Agama mengesahkan jadi undang-undang kita seperti itu,"kata Kamaruddin di Jakarta, Rabu (28/9/2022).
Lebih lanjut, Kamaruddin menyampaikan UU Perkawinan di Indonesia kini tengah digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Penggugat merasa bahwa UU perkawinan tidak mengakomodir adanya pernikahan beda agama.
"UU perkawinan kita memang tidak mengakomodir nikah beda agama, fatwa MUI juga tidak mengakomodir nikah beda agama, di KUA khususnya hanya melayani orang Islam saja. Jadi dalam kompilasi hukum Islam juga itu tidak mengakomodir ada yang nikah beda agama," kata dia.
Sementara itu, Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kemenag, Adib Machrus menyampaikan, Kemenag telah melaksanakan FGD terkait isu nikah beda agama dengan sejumlah pakar beberapa waktu lalu. Hasilnya semua bersepakat bahwa norma umum berdasarkan UU perkawinan pasal 2 ayat 1 adalah sah apabila dilakukan hukum masing-masing agama.
"Kepercayaannya itu disepakati sebagai norma umum tentang ketidakbolehan perkawinan beda agama ini menjadi dasar semuanya," ujar dia.
Walaupun begitu, mereka mengamini jika pencatatan nikah beda agama di Dukcapil dapat dilakukan dalam hal keadaan mendesak. Namun kebolehannya tersebut sangat terbatas, karena dikhawatirkan kedua pasangan akan dianggap berzina oleh masyarakat.
"Maka exit-nya mereka mengajukan permohonan ke pengadilan, ini juga tertuang dalam fatwa MA. Salah satu poin dalam fatwa MA itu adalah melakukan pengajuan permohonan penetapan melalui pengadilan negeri," ujar dia.
Editor : Boby
Artikel Terkait
