KARAWANG, iNewsKarawang.id - Mahasiswa yang tergabung dalam GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Karawang berunjuk rasa di Pemda Karawang, Senin (12/9).
Dalam aksinya mahasiswa menuntut tiga hal. Antara lain menolak kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi, meminta pemerintah mengevaluasi BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi), dan mendesak KPK memeriksa BPH Migas atas dugaan penyelewengan BBM bersubsidi.
Ketua GMNI Karawang Arief Kurniawan menuturkan mahasiswa menilai kenaikan harga BBM bersubsidi bukan langkah yang solutif dalam memulihkan perekonomian. Ditambah kondisi masyarakat saat ini yang sedang berusaha pulih dari pandemi.
“Kami pun menilai anggaran subsidi BBM yang menurut pemerintah semakin besar dari tahun ke tahun, sama sekali tidak berbasiskan data yang akurat terkait konsumsi rill masyarakat atas bahan bakar minyak, terutama konsumsi BBM masyarakat miskin atau tidak mampu. Kami menyoroti betul peran BPH Migas yang bertugas melakukan peraturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM,” katanya.
Mahasiswa juga mengatakan banyak indikasi terjadi penimbunan BBM. Hal ini karena BPH Migas sebagai lembaga pengatur dan pengawas tidak bekerja optimal.
“Seharusnya BPH Migas memiliki formula pengaturan dan pengawasan yang bisa tepat sasaran.”
Mahasiswa diterima oleh Ketua DPRD Karawang Pendi Anwar dan Asda II Pemda Karawang Hanafi.
Mahasiswa meminta perwakilan eksekutif dan legislatif Karawang untuk membuat surat rekomendasi mendukung aksi mahasiswa menolak kenaikan BBM.
Editor : Faizol Yuhri
Artikel Terkait
