Komisi V DPRD Jabar Apresiasi Kinerja UPTD Wasnaker Tindak Peristiwa Maut 4 Tenaga Kerja di Karawang

KARAWANG, iNewskarawang.id - Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya mengapresiasi kinerja UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan (Wasnaker) Wilayah II Karawang. Terutama dalam menindaklanjuti peristiwa maut di PT Multidaya Putra Sejahtera yang menelan 4 orang korban jiwa.

Menurutnya, tindakan UPTD Wasnaker Wilayah II Karawang yang langsung menurunkan tim reaksi cepat ke lapangan dalam 2 hari berturut-turut, dan segera mengamankan hak-hak korban dengan berkoordinasi bersama instansi terkait itu perlu diacungi jempol.

"kami apresiasi perubahan cepat yang dilakukan oleh Disnakertrans jabar terkait keluhan masyarakat, dibawah kepemimpinan kepala uptd yg baru saudara Dani Prianto Hadi, sudah ada perubahan signifikan pada pelayanan, salah satu contohnya kemarin saat ada kejadian kecelakaan kerja di PT. MPS yang mengakibatkan korban tewas sebanyak 4 orang," Ungkap Hadi.

"Biasanya kalau ada kejadian seperti ini kami yang selalu ditanya oleh konstituen, mengenai perlindungan pekerja yang menjadi korban, alhamdulillah kang dani bisa menjawab dengan ringkas, serta melakukan aksi nyata dalam melindungi pekerja sebagai korban kecelakaan," Imbuhnya.

Kemudian, terkait percepatan waktu pelayan perizinan (suket). Dimana yang sebelumnya dalam SOP memakan waktu selama 14 hari, kini dievaluasi ulang secara menyeluruh menjadi 1-3 hari kerja.

"Ini menurut saya prestasi yg luar biasa yg patut dicontoh oleh institusi lain diluar Disnakertrans. Apresiasi kami berikan juga buat pak Teppy Kadisnakertrans Jabar yg memberikan arahan positif layanan prima kepada jajaran dibawahnya," Jelasnya.

Tidah hanya itu, Ia juga meminta agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa memberikan fasilitas yang memadai bagi para Wasnaker wilayah II Karawang agar mereka bisa bekerja optimal dalam melayani masyarakat. 

Sebab menurutnya, Wasnaker merupakan garda terdepan dalam melindungi pekerja serta penyeimbang penjaga investasi di kab/kota Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan Subang.

"Tadi kami mendengar bahwa setiap bulan dari target 5 pemeriksaan ke perusahaan, para pengawas hanya diberikan sppd 1x saja, selebihnya mereka membiayai sendiri perjalanan dinas mereka, jika ditotal dalam 1 tahun mereka hanya dibiayai 12 sppd per pengawas dari kewajiban memeriksa 60 perusahaan pertahun," Ujarnya.

"Semangat kerja para pengawas ini harus dibarengi dengan fasilitas yang memadai oleh alokasi anggaran Pemprov Jabar. Semoga ini dapat dilakukan juga oleh opd lain di Jabar, dalam rangka mengakselerasi layanan pada masyarakat yang selalu digaung-gaungkan oleh pemerintah pusat," Tandasnya.

Editor : Frizky Wibisono