Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu 2024 Rencananya Akan Dibahas DPR dan Kemendagri 

JAKARTA, iNewsKarawang.id - Di tengah masa reses DPR untuk membahas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait putusan penundaan Pemilu 2024, rencananya Komisi II DPR telah menjadwalkan rapat kerja (Raker) bersama Kemendagri dan lembaga penyelenggara Pemilu lainnya. 

"Sudah ada usulan untuk menggelar rapat kerja pada saat masa reses tersebut,"ungkap Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera.

Baca Juga

Perihal Jabatan Kades Jadi 8 Tahun, Pemerintah dan DPR Setujui Bahas Revisi UU Desa

Menurut Mardani, usulan tersebut sebagai respons untuk segera membahas putusan PN Jakpus Nomor 757/Pdt.G/2022 terkait sengketa administrasi Partai Prima dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berujung pada putusan penundaan Pemilu 2024.

"Benar surat usulan sudah disampaikan namun belum dapat persetujuan (dari pimpinan DPR)," kata Mardani, Rabu (15/3/2023).

Ia menyebutkan seharusnya raker Komisi II DPR tersebut akan dilaksanakan pada 15 Maret 2023.

Baca Juga

Program P3PD Terobosan untuk Pembangunan Desa, Ini Kata Kemendagri

"Arahan pak Ketua Komisi II diagendakan hari Rabu tanggal 15 Maret 2023," tuturnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat sebelumnya mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU yang merasa dirugikan karena tidak lolos hasil administrasi Pemilu.

“Menghukum tergugat (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari,” ujar hakim dikutip dari salinan putusan, Kamis (2/3/2023).

Baca Juga

Cellica Masih Boleh Lakukan Mutasi Jabatan? Ini Penjelasan Akademisi Hukum Tata Negara

Menanggapi keputusan tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menempuh upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut.

Editor : Boby