Bawaslu Mengingatkan Para Peserta Pemilu Tidak Menerapkan Politik Sara

JAKARTA, iNewsKarawang.id - Para peserta Pemilu untuk tidak menerapkan politik SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) dan politik identitas dalam kampanye Pemilu 2024, hal ini di ingatkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, pihaknya tak segan menjatuhkan sanksi kepada para pihak yang menerapkan politisasi tersebut. Sebab, hal itu akan menimbulkan konflik.

Baca Juga

Momen Cerita Lucu Warnai TPS di Pemilu 2024,dari Ksatria Baja Hitam hingga Spiderman Ikut Nyoblos

"Oleh sebab itu kami dari sejak mulai awal Bawaslu berdiri adalah lembaga yang anti terhadap politisasi SARA. Jika ada yang menggunakan itu akan berhadapan langsung dengan badan pengawas pemilu," tegasnya usai melantik Ichsan Fuady sebagai Sekjen Bawaslu RI periode 2022-2027 di salah satu hotel di Jakarta Pusat, Jumat, (17/2/2024).

Dia mengatakan, politisasi SARA dan identitas menjadi masalah besar dalam iklim demokrasi. Hal ini pun akan berdampak pada kerukunan masyarakat.

"Apa yang akan terjadi dengan kerukunan kita ke depan kalau banyak orang yang melakukan kampanye melalui politisasi identitas, politisasi SARA, dan politisasi lain-lain. Politisasi identitas akan mendukung politisasi SARA," jelas Bagja.

Baca Juga

Hasil Pendalaman PPATK atas Transaksi Janggal Pemilu Bakal Diungkap Bawaslu

Diketahui, Partai Ummat Ridho Rahmadi menyatakan bahwa Partai Umat merupakan partai yang menggunakan politik identitas. Dia pun menyebut tak ada salahnya bila melakukan kampanye di Masjid.

Bagja pun menyayangkan pernyataan tersebut. Kata dia, politik identitas adalah masalah besar yang terjadi di Pemilu 2019.

"Kemudian melakukan sosialisasi atau kampanye di tempat ibadah itu juga jadi persoalan besar, jangan sampai nanti pada saat kampanye kita akan lihat tempat ibadah A capresnya A, tempat ibadah B Capresnya B," katanya.

Editor : Boby