Puluhan Bidan PTT Geruduk Kantor Bupati, Tuntut Status PPPK

KARAWANG, iNewsKarawang.id - Puluhan bidan yang tergabung dalam Forum Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Karawang geruduk kantor Bupati Karawang. Kamis, (12/1/2023)

Diketahui, kedatangan mereka tersebut menutut kepastian status kepegawaian mereka yang sampai saat ini belum diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Baca Juga

2 Kali Menikah Berakhir Cerai, Ini Sosok Mantan Istri Dokter Wayan, Ada yang Jadi Kepala Puskesmas

Kedatangan para bidan tersebut diterima langsung oleh Plt Asda III Pemkab Karawang, Bambang, Kabid Perencanaan Kepegawaian BKPSDM Karawang, Taopik Maulana, Sekretaris Dinas Kesehatan Karawang Yanto, serta Kabid Perencanaan Kepegawaian Dinkes Karawang, Kholifah.

Ketua Forum Bidan PTT Karawang, Ermawati mengungkapkan, Pemkab Karawang kurang peka terkait rekrutmen CASN PPPK yang seharusnya formasinya terpenuhi. Pasalnya, jumlah bidan PTT Karawang berjumlah 132, sedangkan formasi hanya ada 125. 

"Ini tidak rasional dan janggal, dan pastinya mengundang kritikal issue kekinian," terang Ermawati, Kamis, (12/1/2023)

Masih kata Ermawati, pasca penerimaan yang diumumkan kelulusannya hanya 34 orang. Padahal yang lulus passing grade (PG) sebelumnya mencapai 86 orang. Sementara 5 orang tidak lulus PG dan 7 lainnya tidak mendaftar.

"Artinya, dapat saja dikatakan kegagalan serapan rekruitmen CASN PPPK 2022 pada tenaga kesehatan bidan terkhusus PTT, terlihat dari data tersebut," Ujarnya

Kemudian, Ia juga mengatakan bahwa, dari 50 puskesmas yang tersebar se-Kabupaten Karawang, terdapat 10 puskesmas yang tidak mengajukan formasi kebutuhan. "Absurd, tidak berdasarkan pada kenyataan, bahkan terkesan diskriminatif," katanya

Dengan demikian, pada pertemuan tersebut pihaknya menyampaikan sejumlah tuntutan; Pertama, agar 86 orang agar dapat mendapatkan kebijakan diloloskan dan diumumkan memperoleh hak sebagai CASN PPPK tahun 2022-2023 ini.

"Dibutuhkan diskresi yang berbasis kebijakan pemerintahan daerah dalam menyelematkan rakyat dan tenaga kesehatannya, terkhusus di Kabupaten Karawang," jelasnya

Kedua, kekhawatiran dalam menjawab kebutuhan formasi masih dikotori dengan praktek pungli. Kami memberikan sinyalemen ini, agar jangan ada praktek usulan yang menjadikan rekruitmen bidan PTT Karawang sebagai mesin ATM. Ataupun sapi perahan!

"Ketiga, hasilkan proses rekruitmen tenaga kesehatan bidan PTT Karawang yang transparan, berkeadilan, tanpa diskriminasi, dan obyektif mengedepankan hasil dari mekanisme kelulusan terbaik. Bebas pungli, gratifikasi, dan KKN (0)," tuturnya

Sementara itu, di lokasi yang sama, Sementara Plt. Asda 3 Pemkab Karawang, Bambang Susatyo mengatakan, pemerintah terbuka untuk menerima aspirasi dari Forum Bidan PTT terkait proses seleksi PPPK.

Tidak hanya itu, masih kata Bambang, kedepan pihaknya akan melihat dahulu dari Anjab ABK hasil dari evaluasi kebutuhan organisasi di Dinkes Karawang.

"Setelah dapat ini, kita minta Dinkes untuk melakukan evaluasi kebutuhan tenaga personil," katanya.

Lalu, Ia juga menegaskan, dalam proses seleksi PPPK ada ranah yang menjadi kewenangan pusat maupun daerah. "Kalau tekait dengan syarat dan ketentuan itu pusat yang berwenang, dan temen-temen bidan juga paham," ucapnya

"Selama memenuhi syarat, gak ada yang bisa menghalangi setiap orang untuk menjadi PPPK. Pemda terbuka, tidak ada yang disembunyikan," pungkasnya

Editor : Frizky Wibisono