KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Potensi desa wisata di Kabupaten Karawang dinilai sangat besar, namun pengembangan sektor tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, terutama kualitas sumber daya manusia (SDM), kolaborasi antarstakeholder, hingga minimnya dukungan fasilitas pendukung wisata.
Praktisi sekaligus pengamat desa wisata, Lia Afriza, mengatakan desa wisata bukan sekadar membangun destinasi, melainkan bagaimana masyarakat mampu diberdayakan melalui aktivitas pariwisata.
“Desa wisata itu adalah bagaimana masyarakat berdaya. Dengan adanya wisata di satu tempat, masyarakat menjadi berdaya sehingga indeks pembangunan manusianya meningkat, baik secara ekonomi maupun sosial,” kata Lia saat menjadi narasumber dalam kegiatan pengembangan desa wisata di Lawasan Caraka Karawang, Selasa,(23/6/2026).
Menurutnya, pariwisata berbasis masyarakat atau community based tourism (CBT) menjadi konsep yang paling tepat dalam pengembangan desa wisata. Kehadiran wisata mampu mendorong interaksi sosial, memperkuat ekonomi lokal, serta membuka ruang kolaborasi antara masyarakat, pengunjung, dan berbagai pemangku kepentingan.
"Selain pertumbuhan ekonomi dan sosial juga adanya pelestarian lingkungan dan kearifan lokal bagi wilayah yang menjadi fokus desa wisata," imbuhnya.
Lia menilai delapan desa wisata yang telah ditetapkan di Karawang sebenarnya memiliki potensi yang besar. Masing-masing desa memiliki karakteristik dan keunggulan yang berbeda.
“Kalau dilihat dari potensi alam, Karawang sangat bagus. Misalnya Cintalaksana yang memiliki hutan, satwa owa jawa, hingga burung migrasi yang belum tentu dimiliki daerah lain,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan persoalan utama desa wisata bukan terletak pada modal besar atau pembangunan fisik, melainkan pada kualitas manusia yang mengelolanya.
“Yang jadi masalah adalah manusianya. Desa wisata itu membutuhkan kreativitas dan inovasi. Modalnya bukan harus besar, tetapi bagaimana menggerakkan masyarakat agar mau bersama-sama membangun,” tegasnya.
Menurut Lia, penguatan kapasitas SDM menjadi pekerjaan rumah terbesar. Pengelola desa wisata harus mampu mengembangkan potensi yang sudah ada menjadi daya tarik wisata yang bernilai ekonomi.
Ia juga menilai pembangunan desa wisata tidak bisa hanya mengandalkan sektor pariwisata semata. Kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting, mulai dari pembangunan jalan, petunjuk arah, transportasi hingga fasilitas penunjang lainnya.
“Kita membangun pariwisata tidak bisa sendiri. Soal jalan ada dinas lain, petunjuk arah juga penting, begitu pula transportasi menuju lokasi wisata. Semua harus berkolaborasi,” katanya.
Selain itu, Lia menilai pengelola desa wisata harus memiliki sumber pendapatan mandiri agar tidak selalu bergantung pada bantuan pemerintah. Pengelola dapat mengembangkan usaha kecil seperti kios, kedai kopi, atau penjualan cenderamata yang hasilnya digunakan untuk mengelola destinasi.
“Jangan selalu tergantung kepada pemerintah. Pengelola harus punya usaha sendiri agar ada pemasukan untuk mengurus desa wisata,” ujarnya.
Persoalan lain yang juga menjadi tantangan adalah pengelolaan sampah seiring meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan. Menurutnya, sampah justru dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi jika dikelola secara kreatif.
“Sampah itu sekarang bisa menjadi peluang ekonomi. Kuncinya kembali lagi kepada manusia yang kreatif dan inovatif,” katanya.
Lia menegaskan pengembangan desa wisata membutuhkan proses panjang dan tidak bisa dilakukan secara instan. Pendampingan secara berkelanjutan dinilai penting agar masyarakat mampu mengelola potensi yang dimiliki dan memiliki daya saing.
“Saya rata-rata mendampingi sampai lima tahun. Desa wisata tidak bisa sehari dua hari. Yang penting masyarakat kompak, tidak ada konflik, dan dimulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu,” ungkapnya.
Ia berharap pengembangan desa wisata di Karawang dapat dimulai dari lingkungan terkecil seperti RT atau RW sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan secara bertahap menular ke wilayah lainnya.
“Dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Tujuan akhirnya bukan PAD, tetapi bagaimana masyarakat menjadi lebih sejahtera, memiliki daya beli, pendidikan yang baik, dan kehidupan yang lebih baik,” pungkasnya.
Editor : Frizky Wibisono
Artikel Terkait
