KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Kabupaten Karawang diwarnai aksi puluhan mahasiswa di depan Gedung DPRD Karawang, Sabtu (2/5/2026).
Berdasarkan pantauan di lokasi, massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Singaperbangsa tiba sekitar pukul 16.30 WIB. Mereka menyuarakan berbagai persoalan, mulai dari ketimpangan pendidikan, tingginya angka pengangguran, hingga dugaan militerisasi di lingkungan kampus.
Aksi sempat memanas karena tidak ada anggota dewan yang langsung menemui massa. Sekitar pukul 18.50 WIB, Anggota Komisi IV DPRD Karawang Dede Anwar Hidayat bersama Ketua Komisi IV DPRD Karawang Asep Junaedi akhirnya hadir untuk berdialog.
Presiden Mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika), Beryl Geovanni Xenoglosi, menyebut aksi ini sebagai bentuk refleksi atas kondisi pendidikan di Karawang yang dinilai belum layak.
“Karawang hari ini gagal dalam menyelenggarakan pendidikan yang layak,” ujarnya.
Ia menyoroti masih minimnya fasilitas pendidikan di sejumlah wilayah, khususnya di Karawang Selatan dan Karawang Utara. Selain itu, persoalan pengangguran juga dinilai masih tinggi.
“Fasilitas pendidikan di sejumlah wilayah masih belum layak, ditambah persoalan pengangguran yang menjadi fokus di Karawang,” katanya.
Mahasiswa juga menolak adanya militerisasi di dunia pendidikan.
“Kami menolak segala bentuk militerisasi pendidikan. Mahasiswa merasa ruang kampus sudah dikooptasi oleh ruang militer,” tegasnya.
Selain itu, mereka menilai kebijakan ketenagakerjaan di Karawang belum berpihak pada tenaga kerja lokal.
“Pemberdayaan tenaga kerja masih berfokus pada kepentingan elit perusahaan. Pemerintah daerah dinilai gagal mengupayakan hal tersebut,” lanjut Beryl.
Mahasiswa juga mengkritik penggunaan anggaran pendidikan yang dinilai belum berdampak signifikan, karena masih banyak anak yang tidak melanjutkan sekolah akibat keterbatasan ekonomi.
Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unsika, Guntur Satria, menambahkan aksi tersebut juga menyoroti kesejahteraan guru. Ia juga menyebut gaji guru honorer di Karawang masih jauh dari layak.
“Gaji guru honorer hanya sekitar Rp200 ribu sampai Rp300 ribu per bulan, itu jauh dari kata manusiawi,” tegasnya.
Selain itu, Guntur juga menyinggung dugaan praktik orang dalam dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
“Jangan sampai yang diterima kerja justru kerabat atau yang punya uang, sementara yang kompeten tapi kurang mampu tidak mendapat kesempatan,” katanya.
Mahasiswa berharap pemerintah daerah segera merespons tuntutan tersebut agar aksi yang dilakukan tidak sia-sia.
Editor : Frizky Wibisono
Artikel Terkait
