JAKARTA, iNewsKarawang.id- Dalam seremoni Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2026, ketidakhadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan. Ketidakhadiran tersebut merupakan kali kedua dalam pembukaan perdagangan awal tahun di bursa.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan respons tenang dan meminta publik melihat sisi positif dari agenda kepresidenan tersebut. Purbaya menegaskan bahwa keberadaan Presiden di lapangan justru menunjukkan prioritas utama pemerintah dalam melayani masyarakat.
"Presiden lagi di Aceh. Itu juga menunjukkan bahwa Presiden amat peduli dengan masyarakat. Artinya apa? Yang lain pun nanti diperhatiin termasuk ekonominya," ujar Purbaya usai seremoni pembukaan perdagangan di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (2/1/2026).
Purbaya meyakini bahwa absennya Presiden di lantai bursa tidak akan mengurangi sentimen positif pasar. Menurutnya, komitmen Presiden terhadap ekonomi tetap kuat dan sudah terwakili oleh jajaran menteri serta perangkat kebijakan yang hadir.
"Komitmen Presiden terhadap masyarakat, terhadap ekonomi amat kuat sejalan dengan kunjungannya ke Aceh. Jadi enggak apa-apa, kan alat-alatnya Presiden di sini semua," tambah Purbaya.
Saat bel pembukaan bursa ditekan di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto diketahui tengah berada di Provinsi Aceh untuk meninjau secara langsung progres pemulihan daerah tersebut.
Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian agenda kerja Presiden dalam memastikan penanganan pasca-bencana dan pembangunan infrastruktur di Sumatera berjalan sesuai target.
Di Aceh, Presiden dijadwalkan meninjau lokasi pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak serta memastikan penyaluran dana siap pakai (DSP) yang sebelumnya telah disiapkan Kementerian Keuangan berjalan tepat sasaran. Fokus Presiden pada penanganan daerah terdampak bencana ini dipandang sebagai bentuk nyata dari penguatan ekonomi mulai dari tingkat akar rumput.
Ketidakhadiran Presiden di BEI telah diwakili oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan jajaran petinggi sektor keuangan lainnya, yang menegaskan bahwa roda kebijakan pasar modal tetap berjalan maksimal di bawah komando pemerintah.
Editor : Boby
Artikel Terkait
