JAKARTA, iNewsKarawang.id-Reformasi Polri harus dilakukan secara kultural, bukan struktural. Pasalnya pengaruh terbesar yang mencederai institusi Korps Bhayangkara berasal dari perilaku para anggotanya, bukan dari kedudukan lembaga atau hal-hal lain yang berkaitan dengan struktur organisasi.
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyampaikan hal itu saat Rapat Panitia Kerja (Panja) Reformasi Aparat Penegak Hukum di Kompleks Parlemen, Selasa, 2 Desember 2025.
"Bukan persoalan struktural, polisi di bawah siapa, kemudian pengangkatan Kapolri oleh siapa, dengan persetujuan siapa, bukan itu. Tapi pengendalian," kata Habiburokhman.
Ia mengungkapkan, bahwa Komisi III DPR telah beberapa kali membongkar polemik penanganan kasus yang berkaitan dengan perilaku anggota kepolisian. Contohnya, kasus meninggalnya tahanan Polres Palu yang semula disebut bunuh diri, namun ternyata terdapat unsur penganiayaan oleh polisi setempat yang kemudian dipecat.
Ada pula kasus Ronald Tannur yang tidak hanya melibatkan polisi, tetapi juga aparat penegak hukum lainnya, bahkan hingga pengadilan. Terbaru, ia menyoroti kasus seorang pemilik toko roti yang menganiaya karyawannya di Jakarta Timur, namun tak kunjung ditangkap oleh pihak kepolisian.
Terkait persoalan struktural, menurut Habiburokhman, kedudukan Polri di bawah langsung Presiden sudah tepat. Ia menegaskan bahwa ketentuan tersebut merupakan amanat Ketetapan (TAP) MPR RI Tahun 2000.
Selain itu, ia menilai pengangkatan Kapolri oleh Presiden dengan persetujuan DPR merupakan aturan yang sudah sesuai. Menurutnya, mekanisme tersebut merupakan amanat reformasi agar terjadi pemisahan kekuasaan yang jelas.
"Saat itu kita ingin benar-benar mempraktikkan dan mengimplementasikan pemisahan kekuasaan sebagaimana teori trias politica Montesquieu: eksekutif, legislatif, yudikatif," pungkasnya.
Editor : Boby
Artikel Terkait
