KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Di tengah kondisi defisit anggaran dan kebijakan efisiensi yang tengah dilakukan Pemerintah Kabupaten Karawang, Bupati Aep Syaepuloh menegaskan tidak akan memangkas Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Hal tersebut disampaikan Bupati Aep saat memimpin apel pagi di Plaza Pemda Karawang, Senin (3/11/2025).
“Saya sudah berkomitmen dengan Pak Wakil Bupati, TPP pegawai tidak akan dipotong. Itu hak Bapak Ibu semuanya,” tegas Aep disambut tepuk tangan para ASN yang hadir.
Menurut Aep, pemerintah daerah saat ini tengah menghadapi situasi keuangan yang menantang akibat adanya koreksi transfer anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi. Ia menyebut, alokasi transfer dari pusat saay ini pun sekitar Rp750 miliar, sementara dari provinsi sekitar Rp87 miliar.
“Hari ini kondisi keuangan daerah memang berbeda dibanding dua atau tiga tahun lalu. Transfer pusat dan provinsi turun cukup signifikan,” ungkapnya.
Meski demikian, Aep menegaskan tidak ingin menjadikan TPP ASN sebagai sasaran efisiensi. Ia menilai ASN merupakan ujung tombak pelayanan publik, sehingga kesejahteraan mereka perlu dijaga agar tetap produktif.
“Kalau saya mau potong TPP, bisa saja. Tapi saya pikir, apakah tidak ada jalan lain? Saya ingin menjaga hak ASN agar tetap semangat bekerja,” ucapnya.
Bupati Aep juga mengakui bahwa langkah tersebut bukan keputusan yang populer di tengah tekanan fiskal daerah. Namun, ia memilih untuk mengambil kebijakan yang berpihak pada pegawai dan pelayanan publik.
“Biasanya kepala daerah ingin banyak kegiatan, tapi saya justru memilih langkah yang tidak populis. Saya ingin memastikan gaji dan TPP ASN tetap berjalan dengan baik,” ujar Aep.
Dalam kesempatan itu, ia juga menekankan pentingnya kinerja dan disiplin ASN di tengah situasi sulit. Aep meminta seluruh pegawai untuk bekerja lebih efektif dan berorientasi pada hasil.
“Saya minta ASN di Karawang fokus pada kinerja. Jangan berpoya-poya, tapi tunjukkan dedikasi dalam melayani masyarakat,” katanya.
Bupati Aep menambahkan, dirinya dan Wakil Bupati H. Maslani tidak ingin membebani ASN dengan kebijakan yang menurunkan semangat kerja. Ia juga menegaskan bahwa keduanya tidak memiliki beban politik maupun kepentingan kelompok dalam menjalankan pemerintahan.
“Saya dan Wakil Bupati tidak terbebani oleh siapa pun. Yang penting, bagaimana kami bisa menjaga hak pegawai dan tetap memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” pungkasnya.
Editor : Frizky Wibisono
Artikel Terkait
