KARAWANG, iNEWSKarawang.id — Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) beserta Dewan Pengupahan Kabupaten Karawang tengah menjadi sorotan usai melakukan kunjungan kerja ke Bali di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Direktur Eksekutif Karawang Budgeting Control (KBC), Ricky Mulyana, menyebut tindakan itu sebagai bentuk ironi birokrasi dan bukti lemahnya sense of crisis pejabat daerah.
"Efisiensi itu bukan soal memotong kegiatan rakyat kecil, tapi soal menata prioritas dengan akal sehat. Kalau rakyat disuruh hemat, sementara pejabatnya sibuk jalan-jalan pakai uang rakyat, itu namanya bukan efisiensi tapi inkonsistensi,” tegas, Rabu, (29/10/25).
Ia menilai perjalanan dinas ke Bali di tengah masa efisiensi fiskal adalah anomali kebijakan publik, di mana semangat penghematan hanya berhenti di atas kertas.
"Yang terjadi sekarang, efisiensi cuma slogan administratif. Laporan jalan, tapi nurani tidur," sindirnya.
Menurut KBC, alasan pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tak cukup kuat untuk dijadikan dalih kunker keluar daerah. Semua data dan komponen perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), termasuk unsur tripartit buruh, pengusaha, dan pemerintah bisa difasilitasi sepenuhnya di Karawang tanpa perlu "tur wisata dinas".
"Kunker di masa efisiensi itu sinyal buruk. Artinya, masih banyak pejabat yang belum paham makna efisiensi: bukan sekadar irit di bawah, tapi berani memangkas privilese di atas," tegas Ricky.
KBC juga menyoroti lemahnya koordinasi antara Disnaker dan Bupati Karawang dalam menjalankan kebijakan efisiensi.
"Kalau betul efisiensi dimaknai sebagai rasionalisasi fiskal, maka setiap rupiah harus dipertanyakan manfaatnya. Jangan sampai program rakyat dikorbankan, sementara perjalanan dinas yang tak berdampak langsung tetap dilanggengkan," ujarnya.
KBC mendesak Bupati Karawang untuk membuka seluruh data perjalanan dinas OPD ke publik. Transparansi, kata Ricky, adalah ukuran nyata komitmen efisiensi bukan sekadar kata indah dalam dokumen laporan.
"Publik sudah makin cerdas. Jangan jadikan efisiensi sebagai selimut untuk menutupi borosnya birokrasi," pungkasnya.
Editor : Frizky Wibisono
Artikel Terkait
