KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengungkap banyak sekolah rusak tak kunjung mendapat bantuan rehabilitasi akibat kesalahan input Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Pasalnya, masih banyak sekolah yang sengaja melaporkan kondisi sarana dan prasarana (sarpras) dalam keadaan "baik”, padahal faktanya rusak demi mempertahankan nilai akreditasi.
Direktur Sekolah Dasar (SD) Kemendikdasmen, Moch. Salim Somad, menegaskan bahwa praktik manipulasi data tersebut membuat pemerintah pusat kesulitan memetakan kebutuhan riil yang perlu diprioritaskan di lapangan.
"Banyak sekolah yang menulis sarprasnya baik, padahal sebenarnya rusak. Biasanya supaya nilai akreditasinya tidak turun. Akibatnya, data kami di pusat tidak menunjukkan kebutuhan sebenarnya,” ujar Salim saat meninjau program revitalisasi sekolah di SDN Karawang Kulon 3 dan SMPN 1 Telagasari, Selasa (21/10/2025).
Salim mengatakan, Dapodik menjadi basis utama penentuan sekolah penerima bantuan rehabilitasi dari pemerintah pusat. Ketika data yang masuk tidak sesuai fakta, sekolah yang seharusnya prioritas justru terlewat.
"Kalau pengisiannya tidak jujur, sekolah yang rusak tidak akan terdeteksi. Akhirnya mereka tidak bisa dapat bantuan karena dari data terlihat sarprasnya dalam kondisi baik,” tegasnya.
Kemendikdasmen juga meminta Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota lebih aktif melakukan pembinaan dan verifikasi lapangan agar pengisian Dapodik oleh pihak sekolah benar-benar mencerminkan kondisi nyata di lapangan.
"Kami tidak ingin ada lagi sekolah yang rusak parah tapi tidak terdata. Kami minta Dinas Pendidikan setempat mendorong semua satuan pendidikan supaya jujur dalam pengisian Dapodik agar bantuan dari pemerintah pusat bisa tepat sasaran,” pungkas Salim.
Editor : Frizky Wibisono
Artikel Terkait
