KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Lembaga pengawas anggaran Karawang Budgeting Control (KBC) menyoroti langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang yang memangkas sejumlah kegiatan dengan alasan efisiensi anggaran menjelang akhir tahun 2025.
Padahal, kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Karawang dinilai masih stabil dengan nilai mencapai lebih dari Rp6 triliun, sebelum adanya kebijakan pemerintah pusat yang memangkas transfer dana daerah sebesar Rp800 miliar untuk mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Direktur Eksekutif KBC, Ricky Mulyana, menilai langkah efisiensi tersebut seharusnya dilakukan dengan dasar kebijakan yang jelas dan berpihak kepada rakyat, bukan sekadar pemangkasan kegiatan tanpa arah.
“Kita harus bertanya, efisiensi ini untuk apa? Apakah ada proyek strategis besar yang harus didanai, situasi darurat, atau bencana? Ataukah ini hanya cara halus untuk memperbesar SiLPA yang setiap tahun terus menumpuk di rekening pemerintah daerah?” ujar Ricky di Karawang.
Menurut KBC, pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Purbaya yang menyinggung banyaknya penyimpangan dana transfer pusat ke daerah merupakan sinyal politik yang serius. Ricky menilai, peringatan itu bukan sekadar kritik, tetapi alarm keras agar pemerintah daerah berhati-hati dalam mengelola dana publik.
“Ini alarm kuat dari pusat. Pemerintah daerah harus sadar bahwa dana publik bukan alat politik, tapi tanggung jawab moral dan hukum. Efisiensi bukan berarti memangkas program rakyat, tapi memperkuat efektivitas pembangunan,” tegasnya.
Ricky juga menyinggung kebijakan perampingan organisasi perangkat daerah (OPD) yang tengah dijalankan Pemkab Karawang. Menurutnya, kebijakan tersebut bisa berdampak positif jika benar-benar diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan pelayanan publik.
Sebaliknya, jika dilakukan tanpa kajian mendalam dan hanya untuk kepentingan politik birokrasi, justru akan menciptakan ketidakefisienan baru.
“Perampingan bukan hanya soal struktur, tapi juga soal mental pelayanan. Jika yang dikorbankan adalah efektivitas birokrasi, masyarakat yang paling dirugikan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ricky menegaskan bahwa politik anggaran seharusnya berpihak pada masyarakat. Efisiensi, katanya, adalah instrumen untuk memperkuat pembangunan, bukan memperbesar saldo kas daerah.
Ia menilai fenomena meningkatnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) di Karawang setiap tahun mencerminkan lemahnya daya serap anggaran dan buruknya perencanaan program.
“APBD bukan tabungan, tapi amanah rakyat. Anggaran yang tidak terserap adalah bentuk kegagalan birokrasi dalam menghadirkan manfaat nyata. Jangan sampai dalih efisiensi justru menjadi kedok untuk melindungi ketidakmampuan dan kepentingan tertentu,” tegas Ricky.
Sebagai lembaga kontrol publik, KBC menekankan bahwa efisiensi anggaran hanya akan bermakna jika dilakukan dengan akuntabilitas, transparansi, dan arah kebijakan yang jelas.
Efisiensi, kata Ricky, harus dimaknai sebagai pengalihan dari kegiatan tidak produktif ke program yang berdampak sosial tinggi, bukan sekadar pemangkasan administratif.
“Kita mendukung efisiensi jika tujuannya memperkuat kesejahteraan rakyat. Tapi jika efisiensi hanya menambah SiLPA dan melemahkan daya guna APBD, itu bukan efisiensi, itu pemborosan dalam bentuk lain,” pungkasnya.
Editor : Frizky Wibisono
Artikel Terkait
