KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Polemik rekrutmen tenaga kerja di Kabupaten Karawang terus bergulir. Sejumlah tokoh asal Karawang mulai angkat suara menanggapi pernyataan oknum HRD PT FCC Indonesia yang dinilai provokatif hingga menyisakan luka di hati warga Karawang.
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, meminta semua pihak menjaga etika dalam berbicara, terlebih ketika menyangkut harkat dan martabat masyarakat.
“Pertama, semua pihak harus saling menjaga, menjaga ucapan, menjaga sikap. Kita memang punya masalah dalam penyerapan tenaga kerja lokal di Karawang, tapi itu tidak bisa jadi alasan untuk merendahkan SDM kita,”tegas Saan saat menghadiri kegiatan PKKMB di Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika), Minggu, (27/7/2025),
Ia menyoroti masih minimnya prioritas perusahaan di Karawang dalam merekrut warga lokal, padahal banyak lulusan sarjana dari kampus-kampus di daerah ini yang siap bersaing.
“Kita akan dorong agar perusahaan memberi ruang lebih besar bagi putra daerah. Kami akan bicara langsung dengan pihak terkait agar kedepan tidak ada lagi ucapan yang merendahkan seperti itu,”tambahnya.
Di lokasi yang sama, Ketua LSM Lodaya, Nace Permana, mengecam keras ucapan yang dianggapnya menghina martabat masyarakat Karawang.
“Ucapan itu menyakitkan. Seolah para guru di Karawang gagal mendidik. Maka, apapun dalihnya, oknum itu harus diproses hukum,” tegas Nace.
Menurutnya, permintaan maaf tidak cukup untuk menghapus dampak penghinaan tersebut. Ia mendesak kepolisian agar segera menindaklanjuti laporan masyarakat.
“Jangan tunggu viral dulu baru bertindak. Polisi harus segera memproses agar tidak memicu keresahan lebih besar di masyarakat,” ujarnya.
Nace juga menolak generalisasi terhadap warga Karawang. Menurutnya, tidak semua pencari kerja dari Karawang tidak kompeten.
“Jangan karena satu-dua kasus, lalu semua disamakan. Pernyataan oknum HRD itu bukan kritik, itu penghinaan,” katanya.
Ia pun mempertanyakan lambannya respons Bupati Karawang hingga kemunculan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang tampak mengambil alih penanganan persoalan tersebut.
“Ini urusan Karawang, kenapa Gubernur yang duluan bersuara? Harusnya Bupati yang ambil sikap tegas,”sindirnya.
Nace menambahkan bahwa hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Karawang sudah merekomendasikan pemecatan oknum HRD tersebut, namun hingga kini belum ada tindak lanjut.
“Kalau benar pihak FCC minta perlindungan ke Gubernur, itu tidak bisa dibenarkan. Jangan sampai ada yang bermain di balik masalah ini,” pungkasnya.
Editor : Frizky Wibisono
Artikel Terkait
