KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Pipik Taufik Ismail, mengkritik langkah HRD PT FCC Indonesia yang malah mendatangi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi usai membuat kegaduhan di Karawang karena melontarkan stigma negatif pada Sumber Daya Manusia (SDM) lulusan sekolah Karawang.
Pipik menyayangkan ucapan HRD PT FCC Indonesia yang dinilai provokatif dan tidak semestinya dikeluarkan oleh seorang profesional di bidang sumber daya manusia. Ia menekankan bahwa masyarakat Karawang, khususnya lulusan STM, tidak bisa digeneralisasi secara negatif.
“Jangan menjeneralisir lulusan STM Karawang. Banyak kok orang Karawang yang mumpuni, diterima kerja di berbagai perusahaan, bahkan banyak juga yang berprestasi,” tegasnya saat dihubungi reporter iNewskarawang.id, Sabtu,(26/7/2025), Malam.
Pipik menyebut ucapan tersebut menyakiti hati masyarakat Karawang, terlebih isu pengangguran menjadi salah satu isu paling sensitif di kota industri ini.
“Ucapan seperti itu menciptakan stigma buruk, bisa menjadi candaan atau bahan ejekan di kalangan HRD lainnya. Ini berbahaya bagi generasi muda Karawang,” ujarnya.
Lebih jauh, Pipik mengkritisi langkah oknum HRD PT FCC dan pejabat Disnakertrans Karawang yang justru memilih “bypass” dengan mendatangi Gubernur Jawa Barat alih-alih menyelesaikan persoalan ini di Karawang.
“Kenapa nggak selesaikan dulu di Karawang? Jangan bebankan Gubernur dengan hal yang bisa diselesaikan di daerah. Ini malah terkesan melangkahi pemerintah daerah,” imbuhnya.
Pipik juga sangat menyayangkan atas oknum HRD PT FCC tersebut lebih memilih mendatangi Gubernur Jabar dibandingkan DPRD Karawang.
Padahal, di hari yang sama DPRD Karawang tengah menggelar RDP terkait persoalan tersebut. Dan oknum HRD itu tidak hadir.
“Etika birokrasi harus dijaga. Jangan sampai terlihat seperti ingin mencari pembenaran atau pencitraan di hadapan gubernur,” tambahnya.
Politisi PDI-P itu pun meminta Disnakertrans Karawang bertindak tegas dan memanggil seluruh forum HRD di Karawang untuk mengklarifikasi dan mengevaluasi pola pikir diskriminatif semacam itu.
“Saya berharap Disnakertrans Karawang segera memanggil forum HRD. Jangan sampai ini jadi pola pikir bersama dan menghambat anak-anak Karawang saat rekrutmen,” katanya.
Tidak hanya itu, Ia juga mendesak Disnakertrans Karawang untuk membuka data terkait jumlah perusahaan di Karawang, jumlah karyawan, serta persentase warga lokal yang terserap.
“Buka saja datanya. Misalnya dari 200 ribu pekerja, berapa persen warga Karawang yang bekerja? Jangan minta data ke perusahaan, Disnaker pasti punya data global,” tegasnya.
Pipik juga mengingatkan bahwa masyarakat Karawang sangat terbuka terhadap pendatang, termasuk para pengusaha dari luar daerah yang berhasil di Karawang.
“Orang Karawang itu terbuka, nasionalis, dan sudah biasa dengan perbedaan. Tapi jangan juga sikap baik itu dibalas dengan stigma dan pelecehan terhadap putra daerah,”pungkasnya.
Editor : Frizky Wibisono
Artikel Terkait
