KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Dua rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) milik Pemkab Karawang menghadapi dilema serius. Di tengah rendahnya pendapatan dari retribusi, pengelola tak kuasa menertibkan penghuni karena alasan kemanusiaan.
Dari total 158 kamar yang tersedia di Rusunawa Walahar dan Adiarsa, hanya 98 kamar yang saat ini dihuni. Namun dari jumlah itu, hanya sekitar 20 persen penghuni yang rutin membayar iuran bulanan.
“Di Rusunawa Adiarsa misalnya, tarif bervariasi per lantai. Lantai 1 Rp200 ribu, Lantai 2 dikenakan Rp150 ribu, lantai 3 Rp135 ribu, dan lantai 4 Rp120 ribu per bulan. Tapi yang membayar hanya enam orang,” ungkap Kasubag TU UPTD Rusunawa DPRKP Karawang, Agung, Senin (14/7/2025).
Sementara di Rusunawa Walahar, tarif flat Rp200 ribu per bulan, namun hanya 25 penghuni yang taat membayar.
Kondisi ini menempatkan pengelola dalam posisi serba salah. Di satu sisi, pendapatan daerah (PAD) dari sektor rusun terus merosot. Di sisi lain, mayoritas penghuni adalah warga tidak mampu asli Karawang yang menggantungkan hidup di sana.
“kami sudah panggil dan laporkan, tapi tetap dengan kesepakatan bersama mereka tidak diusir karena kalau diusir kasihan. Mereka warga Karawang juga, dan mayoritas tidak punya penghasilan tetap,” kata Agung.
Meski mengalami kendala dari sisi retribusi, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) tetap merencanakan perbaikan terbatas tahun ini, dimulai dari dua unit di Rusunawa Adiarsa. Rencananya, tahun ini akan dilakukan renovasi skala kecil untuk jadi percontohan di dua kamar di Rusunawa Adiarsa.
“Nanti bertahap. Kita mulai dari dua unit dulu. Kalau langsung semuanya, anggarannya jelas tidak kecil,” ujarnya.
Sementara itu, wacana rehabilitasi total pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak PUPR Karawang dan masih dalam kajian karena bersangkutan dengan Retribusi.
Begitu pula rencana kerja sama dengan pihak ketiga untuk mengelola rusunawa atau mengalihfungsikan sebagian unit menjadi motel, belum juga terealisasi. Biaya tinggi dan stigma negatif terhadap rusun menjadi kendala utama.
"Hingga saat ini masih dicari solusinya. Untuk dikelola oleh pihak ketiga pun sampai saat ini juga belum ada yang mau," tukasnya.
Editor : Frizky Wibisono
Artikel Terkait
