KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Kabupaten Karawang menjadi pusat perhatian nasional melalui program revitalisasi tambak idle yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Dengan target memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan ekspor ikan nila, pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang siap menggelontorkan anggaran hingga Rp10 triliun.
Program yang merupakan bagian dari 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto ini akan menyulap tambak idle di wilayah Pantura, meliputi Karawang, Bekasi, Subang, dan Indramayu, menjadi kawasan budidaya perikanan modern.
Di Karawang, tambak idle seluas 7.000 hektare yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Kehutanan akan menjadi lokus utama program ini.
Kepala Bidang Budidaya Dinas Perikanan Karawang, Nur Ridwan Solihin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah merekomendasikan beberapa lokasi tambak potensial untuk program ini.
“Karawang dipilih sebagai lokasi khusus program ini. Dengan anggaran mencapai Rp10 triliun yang akan diberikan secara bertahap, kami optimistis program ini membawa dampak besar, terutama bagi masyarakat sekitar yang akan mendapatkan lapangan kerja,” ujar Nur Ridwan, Kamis (16/1/2025).
Lanjutnya, Revitalisasi ini tidak hanya menghidupkan kembali tambak idle tetapi juga membawa teknologi modern. Kolam tambak akan dilapisi plastik untuk meningkatkan produktivitas hingga 80 ton ikan nila per hektare, lonjakan signifikan dari metode tradisional yang hanya menghasilkan 1 ton per hektare.
“Dengan pola modern ini, target produksi 80 ton per hektare sangat mungkin tercapai. Ini akan mengubah wajah sektor perikanan Karawang,” tambahnya.
7.000 Lapangan Kerja Baru untuk Masyarakat Lokal
Menurutnya, program ini juga membuka peluang kerja besar-besaran. Sebab, dibutuhkan satu tenaga kerja untuk mengelola setiap hektare tambak, sehingga Karawang membutuhkan 7.000 tenaga kerja baru.
“Kami akan memprioritaskan masyarakat lokal untuk bekerja di tambak ini. Dengan adanya program ini, peluang kerja bagi warga sekitar akan meningkat drastis,” kata Nur Ridwan.
Kemudian soal anggaran, Ridwan menjelaskan bahwa setiap hektare tambak akan memerlukan anggaran sekitar Rp1 miliar untuk konstruksi dan Rp1,2 hingga Rp1,4 miliar untuk sarana dan prasarana.
Dan untuk penyelasaian, kata Ridwan, Proyek ini ditargetkan selesai pada 2027, dengan alokasi anggaran berbentuk pembangunan infrastruktur, bukan dana tunai.
“Program ini tidak hanya membangun tambak, tetapi juga memberikan harapan baru untuk perekonomian masyarakat pesisir,” pungkasnya.
Editor : Frizky Wibisono
Artikel Terkait
