BANDUNG, iNewsKarawang.id-Petisi seruan berisi kritikan terhadap menurunnya kualitas demokrasi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo(Jokowi) disoal Civitas Akademika Universitas Padjadjaran (Unpad).
"Gerakan ini muncul setelah merasakan kegelisahan terhadap peristiwa-peristiwa sosial, politik, ekonomi dan hukum yang belakangan ini terjadi,"ungkap Ketua Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran (Unpad), Susi Dwi Harijanti di Gerbang Pintu Utama Kampus Dipatiukur, Kota Bandung, Sabtu (3/2/2024).
Menurut Susi, intinya, ini merupakan sebuah gerakan moral dari para kaum intelektual. Pihaknya memberi judul sebagai penyelamatan negara hukum yang demokratis, tatis dan bermartabat. "Jadi seruan seruan itu merupakan refleksi, perwujudan dari pola ilmiah pokok Unpad yang sudah kami miliki selama berpuluh tahun,"paparnya.
Dia menegaskan, gerakan ini tidak ada tekanan ataupun desakan dari pihak manapun. Pihaknya menegaskan, gerakan ini merupakan buah pemikiran dari para guru besar Unpad.
"Kemudian yang meneguhkan hati kami para guru besar yaitu para pimpinan ada di belakang kami. Prof Ganjar sebagai Ketua Senat Akademik kemudian juga Pak Rektor itu juga ada di belakang kita jadi semua ini merupakan influsifitas jadi semua itu tergabung di dalam seruan ini, baik dari pihak rektorat, senat akademik, guru besar, dosen, mahasiswa dan alumni," tuturnya.
Susi juga memastikan, Civitas Akademika Unpad akan terus menyuarakan kebenaran yang secara etika akademi itu bermasalah.
"Kita akan terus menerus dengan berbagai kegiatan jadi tidak bergantung kepada apapun. Selama ada yang kami anggap secara etika akademik bermasalah ya kita suarakan terus menerus, tiada akhir," ucapnya.
Sebab menurutnya, hal ini merupakan salah satu fungsi dari perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah, lembaga pendidikan.
"Jadi kita terus menerus mengingatkan ketika para proses penyelenggara negara dan pemerintahan sudah tidak lagi berjalan dengan asas, prinsip, etika dan hukum," tegasnya.
Pihaknya pun menjamin, para mahasiswa Unpad akan turun ke jalan jika petisi seruan ini tidak diindahkan oleh pemerintah.
"Tentu. Kalau misalkan guru guru besar tiap wilayahnya sudah bersuara, api apinya sudah menyala, bukan tidak mungkin mahasiswa tidak turun ke jalan, bukan tidak mungkin hari tenang dijadikan tidak tenang oleh mahasiswa, oleh masyarakat kalau seruannya tidak didengar, tidak diindahkan," tandasnya.
Editor : Boby
Artikel Terkait
