JAKARTA,iNewskarawang.id - Tuntutan kepada pemerintah Indonesia untuk mengakui kemerdekaan Papua Barat sebagai syarat pembebasan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Phillip Mehrtens telah dibatalkan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua Barat.
Diketahui KKB yang menamakan diri Tentara Pembebasan Papua Barat (TPNPB) tersebut telah menculik Mehrtens di kawasan dataran tinggi Nduga dua bulan lalu. Pilot itu diculik usai melakukan penerbangan rutin ke kawasan tersebut, dan hingga kini masih disandera.
TPNPB mengatakan pada saat itu pilot Susi Air hanya akan dibebaskan jika pemerintah Indonesia mengakui kemerdekaan Papua Barat dan menarik seluruh pasukan dari wilayah tersebut.
Namun dalam pesan teks kepada Reuters pada Kamis (6/4/2023), juru bicara TPNPB Sebby Sambom mengatakan kelompoknya telah membatalkan tuntutan kemerdekaan dan justru mendorong dialog. "Pilot Selandia Baru ini bukan musuh kami, jadi kami akan mencari solusi untuk membebaskannya," kata Sambom. Sambom mengatakan TPNPB, sayap bersenjata dari Organisasi Papua Merdeka (OPM), tidak menghentikan desakannya untuk melihat wilayah tersebut diberikan kemerdekaan dalam jangka panjang, tetapi menyadari kebutuhan untuk memastikan pilot segera dibebaskan. "Kami akan melakukan negosiasi damai," katanya.
Pertempuran tingkat rendah untuk kemerdekaan dari Indonesia telah dilancarkan selama beberapa dekade di wilayah Papua Barat, di mana konflik antara pemberontak bersenjata dan pasukan keamanan Indonesia meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Wilayah itu, melalui voting tahun 1969 yang diawasi oleh PBB, sepakat menjadi bagian dari Indonesia. Pemerintah Indonesia mengatakan telah memprioritaskan negosiasi dengan tokoh agama dan masyarakat untuk menjamin pembebasan Mehrtens, mencatat bahwa bahaya jika melakukan operasi militer di daerah dataran tinggi yang terjal. "Kami akan menggunakan senjata kami hanya jika ada ancaman terhadap nyawa pasukan kami," kata Donny Charles Go, juru bicara satuan tugas militer Indonesia yang dibentuk untuk menyelamatkan pilot, kepada Reuters. Ditanya tentang perubahan nyata sikap kelompok separatis tersebut, seorang pejabat Indonesia mengatakan situasinya tetap rentan. "Untuk mengutamakan keselamatan dan keamanan sandera, pemerintah akan membatasi komentar publik," kata Jaleswari Pramodawardhani, Deputi Kantor Staf Kepresidenan Indonesia.
Editor : Frizky Wibisono
Artikel Terkait
