JAKARTA, iNewsKarawang.id - Isu tentang politik identitas tidak boleh terjadi dalam Pemilu 2024.Sebab politik identitas hanya digunakan oleh aktor politik yang berniat menipu publik dan hanya digunakan sebagai alat untuk menutupi kekurangan kompetitor.
Demikian Ketua Umum (Ketum) PBNU, KH Yahya Cholil Staquf atau yang Gus Yahya menyampaikan hal itu saat memberikan kunjungan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja beserta jajaran Anggota Bawaslu RI di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta pada Selasa 28 Februari 2022.
"Politikus yang pakai identitas sebagai alat politiknya itu penipu,”kata Gus Yahya dikutip dalam laman resmi NU Online, Rabu (1/3/2023).
Dia mengatakan bahwa aktor politik yang memainkan politik identitas tidak memiliki keberanian atau gagasan yang layak diberikan kepada publik. “Mereka menipu pemilih dengan artikulasi identitas,” imbuhnya
Dengan demikian, tidak berlebihan jika para pemain politik identitas dijuluki sebagai penipu sebab dampak nyata politik identitas adalah memustahilkan musyawarah mufakat, yang dapat merugikan bangsa.
“Politik identitas akan menimbulkan perpecahan, akan memustahilkan musyawarah mufakat, sementara kompetisi politik ke depan itu bersifat absolut dan rasional gak mungkin ada negosiasi dan gak mungkin ada kompromi karena pertaruhannya institusi,”kata Gus Yahya.
Karena itu, Gus Yahya mendorong Bawasalu RI untuk menyiapkan strategi sistematis dengan membangun narasi kuat untuk menangkal politisasi identitas. Narasi ini harus segera diwacanakan.
Bawaslu RI, kata dia, dapat bertanggungjawab menyiapkan narasi-narasi yang memuat visi kebangsaan yang paling mendasar, yakni Pancasila pada sila keempat yaitu berbunyi Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
"Nanti itu orang akan berebut narasi, bahkan sekarang saja sudah mulai. Jadi, narasinya harus jelas. Dan dari narasi itu harus ada jabaran tagline atau kata kunci untuk diseminasi sehingga masyarakat tidak terpengaruh oleh noice (percakapan kosong) yang dibangun masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja meminta PBNU untuk bersinergi menciptakan pemilu dan pemilihan serentak 2024 yang damai, sejuk, kondusif, berintegritas, jujur, adil dan bermartabat.
Dengan demikian, PBNU kata Rahmat dapat dijadikan rujukan bersama untuk menyampaikan kepada para kiai atau pimpinan alim ulama di pondok pesantren tentang visi pemilu tersebut.
"Kami akan melakukan berbagai aksi dalam menanggulangi sosialisasi politik praktis. Ini harus melibatkan ormas berpengaruh dan yang memiliki banyak jamaah dan tempat ibadah, yaitu NU dan Muhammadiyah," tuturnya.
Editor : Boby
Artikel Terkait
