JAKARTA, iNewsKarawang.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pemerintah sudah tidak bisa lagi menahan kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Dia menegaskan kemampuan APBN terbatas untuk memberikan subsidi BBM.
Jokowi menjelaskan kebijakan menaikkan harga BBM itu merupakan opsi paling akhir yang diambil pemerintah.
"Enggak mampu APBN kita. Oleh sebab itu, kemarin ada penyesuaian harga BBM," kata Jokowi saat rapat di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/9/2022).
Jokowi mengatakan subsidi yang diberikan pemerintah untuk BBM awalnya hanya Rp152 triliun. Saat ini sudah melompat tiga kali menjadi Rp502,4 triliun.
Setelah dikalkulasi lebih detail, kuota subsidinya hanya untuk 23 juta kiloliter Pertalite dan 15,1 juta kiloliter Solar.
"Dan setelah dikalkulasi ini hanya bisa sampai pada awal Oktober 2022, kalau sampai akhir tahun sampai akhir Desember kebutuhan kita menjadi 29,1 juta kiloliter untuk Pertalite dan 17,4 kiloliter untuk solar ini estimasi akan kurang," kata Jokowi.
Karena kebutuhan yang semakin besar itu, Jokowi menyebut APBN tidak lagi mampu untuk memberikan subsidi. Jalan terakhir yang dia ambil yaitu menaikkan harga BBM.
"Sehingga akan muncul lagi tambahan kebutuhan subsidi sebesar Rp195 triliun, artinya total kalau kita lakukan itu bisa sampai Rp700 triliun, uangnya dari mana?" ujar Jokowi.
Menurutnya, kondisi serupa juga dialami negara lain. Bahkan Jokowi menyebut ada negara yang mengalami kenaikan harga BBM hingga berkali-kali lipat.
"Urusan yang berkaitan dengan BBM ini persis sama yang dialami negara-negara lain. Bahkan di beberapa negara harga BBM sudah berada di angka Rp17.000, ada yang Rp30.000. Bahkan gas di Eropa sekarang ini sudah naiknya bisa 6 kali, ada 7 kali. Sehingga apa yang sudah kita tahan-tahan saat itu subsidi BBM kita agar tidak membengkak lagi ternyata tidak bisa kita lakukan," katanya.
Editor : Faizol Yuhri
Artikel Terkait
