JAKARTA, iNewsKarawang.id- Korupsi menjadi salah satu masalah besar yang hingga kini masih belum dapat dimusnahkan di Indonesia.
Belakangan ini kembali banyak terjadi kasus korupsi di Tanah Air. Bukan hanya dilakukan oleh mereka yang berkecimpung di ranah partai, tapi para petinggi yang masih menjabat juga tak luput tersandung kasus rasuah. Nilai kerugian yang ditimbulkan akibat korupsi ini pun sangat besar, bahkan hingga triliunan rupiah.
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyebut, tingginya korupsi tidak selalu disebabkan mental korup. Tetapi juga dipicu tingginya biaya politik.
Ia menyimpulkan, jika biaya politik mahal ini menjadi penyebab tingginya praktik korupsi di negeri ini.
"Hal itu sejalan dengan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," tandasnya.
Sementara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkapkan beberapa alasan masih terjadinya praktik korupsi di Indonesia. Salah satunya yakni karena ringannya hukuman yang didapatkan para koruptor usai melakukan tindak pidana korupsi.
"Orang melakukan korupsi karena ancaman hukumannya bahkan vonisnya rendah," ujar Firli Bahuri dalam webinar Nasional Pilkada Berintegritas 2020 di Jakarta, Selasa (20/10).
Selain hukumannya yang rendah, alasan masih adanya korupsi di Indonesia karena adanya keserakahan, kesempatan, dan kebutuhan. Bahkan, korupsi juga dapat terjadi karena sistem yang tidak berjalan maksimal.
Karena itu, Firli mewanti-wanti calon kepala daerah agar dapat mencari kelemahan dan memperbaiki sistem yang berada di pemerintahan.
"Silakan nanti para cakada (calon kepala daerah-red) dilihat-lihat, kira-kira sistem mana yang lemah, buruk, dan gagal. Dikoreksi sehingga ketika duduk sebagai kepala daerah sudah tahu mau berbuat apa," katanya.
Berikut 16 penyebab banyaknya kasus korupsi di Indonesia dirangkum dari berbagai sumber:
1. Minimnya kompetensi aparat pemerintah
2. Tidak adanya transparansi
3. Kurang adanya pengawasan pemerintah, masyarakat, dan desa
4. Maraknya penggelembungan (mark up)harga
5. Adanya intervensi atasan
6. Pelaksanaan kegiatan fisik yang tidak sesuai dengan perencanaan
7. Adanya kultur memberi barang/uang sebagai bentuk penghargaan/terima kasih
8. Perencanaan sudah diatur sedemikian rupa (di-setting) oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
9. Pengelolaan dana desa (DD) dan ADD tidak sesuai Rancangan Anggaran Biaya (RAB)
10. Belanja tidak sesuai RAB
11. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) menerima fee dari penyedia material, spesifikasi tidak sesuai
12. Berbohong
13. Minimnya pengetahuan
14. Malas Bekerja
15. Kelemahan Sistem Pengendalia Manajemen
16. Masyarakat Kurang Sadar Telah Dikorupsi
Editor : Boby
Artikel Terkait
