Mendagri Tito Tegaskan WFH ASN Wajib Diterapkan Seluruh Pemerintah Daerah

JAKARTA, iNewsKarawang.id -  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan instruksi tegas terkait kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Tito menekankan bahwa aturan ini bersifat wajib dan harus dipatuhi oleh seluruh pemerintah daerah (Pemda) tanpa terkecuali.

Langkah ini diambil menyusul adanya laporan bahwa sejumlah Pemda masih ragu-ragu dan belum menerapkan kebijakan tersebut. Mendagri menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi Pemda untuk sekadar mengkaji atau mempertimbangkan lagi aturan yang sudah secara resmi diputuskan di tingkat pusat.

Baca Juga

Skema WFH Sudah Diputuskan, Mendagri Tito: Segera Diumumkan Menko Perekonomian

"Kebijakan itu pada prinsipnya harus diterapkan," kata Tito di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Meski bersifat wajib, kata dia, pemerintah pusat memberikan ruang diskresi bagi daerah untuk mengatur proporsi antara WFH dan Work From Office (WFO) sesuai kebutuhan masing-masing.

Baca Juga

Tercatat 47 Kepala Daerah Bolos Retret di Magelang, Ini Tanggapan Mendagri!

"Masalah proporsionalnya, proporsinya yang diserahkan kepada daerah. Diskresinya berapa yang WFH dan berapa yang WFO," ujarnya.

Mendagri menekankan bahwa kepatuhan daerah dalam melaksanakan kebijakan ini merupakan salah satu bentuk loyalitas terhadap instruksi pemerintah pusat. Langkah ini bukan sekadar merespons situasi tertentu, melainkan bagian dari upaya besar transformasi budaya kerja di lingkungan pemerintahan.

"Sebagai kebijakan nasional, ya harus diikutin, laksanakan ya untuk menunjukkan bahwa daerah itu juga loyal kepada pemerintah pusat," ujarnya.

Baca Juga

Mendagri Minta Kepala Daerah untuk Fokus pada Peningkatan PAD

"Ini dalam rangka transformasi budaya kerja yang lebih efisien," tambahnya.

Editor : Vitrianda Hilba Siregar