DPR- KSAL Rapat Dengar Pendapat, Bahas Lembaga Terpadu Urus Laut Indonesia

JAKARTA, iNewsKarawang.id-Dalam rangka membahas terkait urgensi keamanan laut, Komisi I DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali. 

Pada kesempatan itu Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Ahmad Heryawan mengatakan, berdasarkan diplomasi hubungan Internasional, Indonesia saat ini dianggap belum memiliki Coast Guard. "Coast Guard yang kuat adalah berfungsi sebagai otoritas utama lembaga penegak hukum maritim,"ujarnya saat membuka rapat, Senin (28/4/2025). 

Baca Juga

Muhammad Ali Dilantik Presiden Jokowi sebagai KSAL, Naik Pangkat !

"Ada Bakamla (Badan Keamanan Laut) yang kerap disalahartikan sebagai Coast Guard, belum memiliki kewenangan penyidikan secara penuh," kata pria yang akrab disapa Aher itu. 

Aher menyebut, fragmentasi kewenangan urusan kelautan saat ini terbagi ke dalam berbagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Lembaga-lembaga itu di antaranya Polri, TNI AL, Bakamla, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Bea Cukai, hingga Kementerian Kelautan.

Kendati demikian, kata dia, dari banyaknya lembaga tersebut, ternyata tidak adanya satu otoritas tunggal. Hal ini menyebabkan tumpang tindih kewenangan dalam menangani masalah maritim. Dengan begitu, koordinasi penanganan pelanggaran menjadi lemah dan tidak efisien.

Dia mengatakan, dengan banyaknya lembaga yang menangani urusan laut, bahan bakar yang diperlukan menjadi besar. Padahal, lembaga-lembaga itu memiliki tugas yang saling terkait.

"Kalau diefisienkan menjadi satu kelembagaan yang terpadu, tentu sangat baik secara ekonomi maupun hasil dari penjagaan pertahanan keamanan dan penegakan hukum," ujarnya.

Legislator PKS itu memandang bahwa TNI AL adalah lembaga yang seharusnya paling pokok dalam menangani urusan kelautan, karena tugasnya bukan semata-mata urusan keamanan dan penegaoan hukum, melainkan juga penegakan kedaulatan negara.

"Untuk itu TNI AL perlu membangun hubungan antara seluruh stake holder terkait keamanan laut dengan dibangun atas prinsip Supportive and Collaborative Relationship," pungkasnya.

Editor : Boby