Jelang Pilkada Karawang, Pakar Komunikasi Politik: Jangan Pilih Kepala Daerah yang Cacat Moral

JAKARTA, iNewskarawang.id - Sejumlah pihak berharap agar masyarakat cerdas melihat pergerakan politik jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Karawang.

Pasalnya, satu dari dua calon kepala daerah Kabupaten Karawang diduga memiliki rekam jejak yang tidak baik, terutama terhadap kaum perempuan.

Baca Juga

Bukti Kepedulian, Maslani Sumbang Pembangunan Gedung PCNU Rp50 Juta

Hal tersebut menyusul dengan terungkapnya dugaan "hubungan gelap" salah satu calon kepala daerah di Kabupaten Karawang dengan perempuan mantan pegawai swasta yang dijanjikan dinikahi namun kabarnya dicampakkan begitu saja.

Secara umum, pada dasarnya publik tidak menghendaki figur calon pemimpin yang memiliki cacat moral, dan hanya menuruti ambisi memperkaya diri dan kelompoknya.

Menanggapi hal itu, pakar komunikasi politik Emrus Sihombing mengungkapkan, seorang calon pemimpin daerah seyogyanya harus memiliki integritas yang kukuh.

Baca Juga

Pjs Bupati Ingatkan ASN Karawang Jaga Netralitas dan Bijak Bermedia Sosial

"Kalaupun cakada tersebut memiliki hubungan gelap dengan wanita yang dilakukan mau sama mau maka harus bertanggungjawab, terlebih jika sudah hamil," ujar Emrus kepada wartawan, Rabu (31/10/2024).

Jadi, lanjut Emrus, jika calon kepala daerah seperti itu terpilih, maka dipastikan akan berkelit ketika melakukan suatu kesalahan dan mencari pembenaran.

Menurut dia, walaupun dikategorikan bukan pelecehan seksual karena "hubungan gelap" itu didasari mau sama mau namun Emrus berpandangan bahwa cakada tersebut sudah cacat moral.

Baca Juga

Tantangan Pilkada di Era Digital, Ruang Politik Dorong Bawaslu Bentuk Tim Patroli Siber

"Jika pun akibat hubungan gelap itu hingga hamil, maka si laki-laki itu harus bertanggungjawab. Bukankah bayi yang dikandungnya itu merupakan darah dagingnya," tegas Emrus.

Meski pun si laki-laki tersebut menjanjikan atau memberi hadiah berupa memberangkatkan kegiatan ibadah keagamaan, bukan berarti harus melepaskan diri dari tanggung jawabnya.

"Di sisi lain lelaki itu memberi hadiah kepada perempuan hubungan gelapnya yaitu memberangkatkan kegiatan tata ibadah keagamaan, namun di satu sisi melakukan pelanggaran norma agama yaitu diduga menghamili perempuan di luar nikah. Ini namanya tidak inline," katanya.

Baca Juga

KPU Karawang Tetapkan 1,8 Juta DPS di Karawang pada Pilkada dan Pilgub Serentak 2024

Oleh karena itu, Emrus mengimbau kepada masyarakat agar jangan memilih calon kepala daerah yang menghalalkan segala cara demi menuruti nafsu birahi.

"Karena sosok seperti itu jika pun terpilih maka akan melakukan tindakan yang sama dan tidak menghargai perempuan selain itu selalu berkelit dan melakukan pembenaran diri," pungkasnya.

Editor : Frizky Wibisono