Bupati Karawang Didesak Bereskan Kisruh Pengangkatan Sekretaris Dewas Perumdam Tirta Tarum

KARAWANG, iNewskarawang.id - Bupati Karawang, Aep Syaepuloh diminta segera menyelesaikan kisruh pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas Perumdam Tirta Tarum, Sari Nurmiasih yang dinilai penuh kejanggalan. Bupati diminta bertindak cepat karena persoalan ini diprediksi bisa mengganggu kinerja Perumdam Tirta Tarum sebagai BUMD.

Direktur Karawang Budgeting Control (KBC), Ricky Mulyana mengatakan, pengangkatan sekretaris Dewan Pengawas Tirta Tarum sudah melanggar PP No. 54 tahun 2017 yang menyebutkan anggota Dewas harus sesuai dengan jumlah direksi yang sekarang berjumlah 3 orang. Anggota Dewas berjumlah 3 orang dimana Sekda Karawang dari unsur PNS sebagai ketua dan dua anggota lagi dari unsur masyarakat. 

Baca Juga

Perumdam Tirta Tarum Gelar Muhasabah Capaian Tahun 2022

"Jadi pengangkatan sekretaris Dewas bukan masuk unsur anggota Dewas tapi sebagai karyawan. Tapi karena dijabat oleh Sari Nurmiasih yang juga menjabat Kabag Ekonomi jadi pertanyaan dimasyarakat," Kata Ricky Mulyana, Selasa, (30/1/2024) kepada reporter iNewskarawang.id.

Menurut Ricky, dengan diangkatnya Sari Nurmiasih sebagai sektretaris yang merupakan job karyawan, namun disisi lain dia sebagai pembina BUMD tentu akan membingungkan. Rangkap jabatan ini akan membuat bingung karyawan Perumdam Tirta Tarum terkait kewenangan. 

"Dia itu kan pembina di Perumdam Tirta Tarum tapi merangkap sebagai karyawan itu yang membuat bingung. Belum lagi dengan jabatan sebagai Kabag Ekonomi Setda Karawang itu jabatan rangkap yang tidak boleh dilakukan," katanya.

Baca Juga

Perumdam Tirta Tarum Jaga Kepuasan Pelanggan di Tengah Cuaca Ekstrem

Ricky mengatakan, ketua Dewas memang memiliki kewenangan untuk mengangkat sekretaris, namun seharusnya mengangkat orang harus terbebas dari larangan rangkap jabatan. Apalagi jika itu seorang ASN, rangkap jabatan bisa mengganggu kinerja.

"Logikanya apakah rangkap jabatan itu akan efektif dalam bekerja. Seharusnya dicari orang yang profesional dan tidak rangkap jabatan. Makanya saya mendesak agar bupati turun tangan membereskan masalah ini sebelum berkepanjangan," katanya

Editor : Frizky Wibisono