Pj Kepala Daerah Harus Netral Jelang Pemilu 2024, Ini Kata Mendagri

JAKARTA, iNewskarawang.id - Para penjabat (Pj) kepala daerah harus bersikap netral dan menjaga keberlangsungan pemerintahan jelang Pemilu dan Pilkada 2024.

Demikian dikatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dikutip dari laman resmi Kemendagri, Senin (24/7/2023).

Baca Juga

Harta Kekayaan Pejabat Jadi Sorotan, Berikut 30 Pejabat Karawang dengan Kekayaan Tertinggi

“Khusus untuk teman-teman yang Pj banyak bupati, wali kota, gubernur yang Pj, saya tegaskan dalam kesempatan ini, saya minta rekan-rekan menjaga keberlangsungan pemerintahan dan mengambil posisi netral, tidak ikut dalam politik praktis kemenangan siapa pun, khusus untuk teman-teman penjabat, karena rekan-rekan adalah birokrat,” ujar Tito.

Dia menegaskan, keberadaan Pj. kepala daerah hanya untuk mengisi kekosongan kursi kepala daerah agar roda pemerintahan tetap berjalan. Sebagai seorang birokrat, Mendagri menegaskan, Pj. kepala daerah agar tidak berafiliasi dengan partai mana pun atau calon siapa pun.

“Karena sekali berafiliasi nanti akan menimbulkan kecemburuan lain dan akan menimbulkan kekisruhan politik, jadi ambil posisi netral, tidak ada politik praktis dukung mendukung,” jelas Tito.

Di lain sisi, Tito menjelaskan, sebagai negara demokrasi, pelaksanaan pemilu menjadi bagian penting bagi Indonesia.

Pasalnya, pemilu merupakan satu-satunya momentum bagi rakyat untuk terlibat penuh menentukan pemimpin, baik di tingkat pusat, daerah, maupun perwakilannya.

"Oleh karena itu, kita sebagai negara demokrasi harus sukses, aman, lancar, nah bisa aman lancar karena melibatkan rakyat yang sangat besar, nomor empat terbesar di dunia ya kita ya," ujar Tito.

Baca Juga

Rencananya Besok, Heru Budi Hartono Dilantik Mendagri sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta

Maka, sambungnya, semua stakeholder harus bekerja sama memerankan peran masing-masing demi mensukseskan Pemilu 2024.

Editor : Frizky Wibisono