Pemerintah mendorong semua pihak bergerak lebih cepat untuk mewujudkan Indonesia menjadi produsen halal terkemuka di dunia.
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengungkapkan hal itu saat memimpin Rapat Pleno kedua Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Ruang Mezzanine, Gedung Juanda I, Kementerian Keuangan.
Wapres juga mengucapkan syukur alhamdulilah KNEKS dapat menyelenggarakan rapat Pleno yang kedua.
"Pada rapat sebelumnya 30 November 2021. Saya minta agar program kerja KENKS segera terealisasi atau netes,” ucap Wapres saat membuka Rapat Pleno, Senin (30/5/2022).
Kemudian Wapres memberikan arahan agar program kerja KENKS dirumuskan lebih konkrit yang lebih kualitatif dan terukur serta dikolaborasikan oleh Kementerian dan Lembaga terkait.
Wapres selaku Ketua Harian KNEKS juga menegaskan semua inisiatif dan fokus capaian mengarah kepada percepatan untuk mewujudkan pusat produsen halal Dunia.
Hari ini kita akan mengevaluasi tindak lanjut paparan tersebut sekaligus memastikan langkah kita kedepan supaya target kita dapat tercapai. Utamanya untuk mewujudkan cita-cita besar Indonesia yaitu sebagai pusat produsen halal Dunia pada 2024, yang waktunya tidak lama lagi kurang lebih dua tahun,” ujar Wapres.
Diantaranya terkait pembiayaan, sertifikasi, ekspor dan impor, Zona Kuliner Halal, Aman dan Sehat (KHAS), Pusat Data Ekonomi Syariah serta riset halal.
Rapat tersebut mengangkat tema “Bergerak Lebih Cepat untuk Mewujudkan Indonesia sebagai Produsen Halal Terkemuka di Dunia” ini merupakan lanjutan dari Pleno Pertama yang dilaksanakan pada 30 November 2021.
Tema ini diambil dengan pertimbangan bahwa pada rapat sebelumnya sudah dilakukan sinergi dan harmonisasi melalui “menyatukan langkah” seluruh pihak yang terlibat, sehingga saat ini adalah momen yang tepat untuk bergerak “lebih cepat” dengan fokus pada waktu dan Program Prioritas.
Dalam rapat ini turut hadir pimpinan dari 26 kementerian/lembaga/instansi Anggota dan non-Anggota KNEKS, serta beberapa pemimpin daerah provinsi di Indonesia.
Pimpinan yang hadir diantaranya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, Menteri Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan, serta perwakilan Kementerian/Lembaga Anggota dan non-Anggota KNEKS.
Editor : Boby
Artikel Terkait
