KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang, Rusman Kusnadi, memaparkan langkah strategis pembangunan infrastruktur dan penataan ruang di Karawang. Fokus utamanya mencakup penanganan drainase, perbaikan jalan rusak, pengelolaan sampah, hingga penataan kawasan perkotaan.
Hal itu disampaikan Rusman dalam program Podcast Sturada Karawang yang digelar di Brits Lounge Foye Area, Kamis (22/5/2026).
Salah satu strategi yang disiapkan Pemkab Karawang adalah pembentukan “Tim Biru”, tim reaksi cepat yang dibentuk sejak 2025 untuk menangani persoalan drainase dan irigasi.
“Ketika ditemukan keluhan dari masyarakat yang berhubungan dengan drainase, kami langsung turun,” ujar Rusman.
Ia menjelaskan, Tim Biru diperkuat dengan armada mobil sedot lumpur dan mesin pompa air untuk mempercepat penanganan di lapangan. Tim tersebut telah bekerja di sejumlah wilayah, khususnya Karawang utara seperti saluran Kali Apur di Rengasdengklok, Segaran, hingga drainase kawasan perkotaan.
“Tim Biru kemarin beraktivitas di daerah utara seperti saluran Kali Apur di Rengasdengklok, Segaran, kemudian drainase-drainase di perkotaan,” katanya.
Selain drainase, Rusman menaruh perhatian pada persoalan sampah di SIPHON Dawuan. Menurutnya, banyaknya anak sungai di aliran Sungai Cikarang Gelam membuat penumpukan sampah sulit dikendalikan tanpa keterlibatan masyarakat.
“Kelak pembersihan tidak terfokus pada satu titik, tetapi menjadi tanggung jawab kita secara bersama-sama,” jelasnya.
Ia menambahkan, koordinasi lintas wilayah juga dilakukan bersama Pemerintah Kabupaten Purwakarta karena sebagian aliran air berasal dari wilayah tersebut.
“Di antaranya dengan Pemkab Purwakarta, sebab saluran airnya mengalir dari Purwakarta,” ucapnya.
Saat melakukan peninjauan, pihaknya menemukan dominasi limbah rumah tangga seperti styrofoam dan plastik di saluran air. Karena itu, edukasi masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam strategi penanganan lingkungan.
“Intinya kembali ke masyarakat harus teredukasi terkait kesadaran terhadap lingkungan,” katanya.
Rusman mengungkapkan, persoalan sampah di Dawuan tergolong serius lantaran penumpukan terjadi cepat meski pembersihan rutin dilakukan.
“Sebenarnya penumpukan sampah di Dawuan itu sebulan saja sudah penuh kembali,” ujarnya.
Dalam bidang infrastruktur jalan, Rusman menyebut Satgas Jalan hampir setiap hari turun menangani laporan kerusakan, termasuk di kawasan Juanda dan Pantura. Namun, pengerjaan dilakukan berdasarkan skala prioritas melalui laporan masyarakat di platform Tanggap Karawang.
“Kerusakan jalan bisa terjadi setiap saat karena berada di ruang terbuka dipengaruhi faktor eksternal, seperti cuaca dan air,” jelasnya.
Ia menambahkan, kendaraan bertonase berlebih masih menjadi salah satu penyebab utama jalan cepat rusak.
Rusman juga mengingatkan bahwa tidak seluruh jalan di Karawang berada di bawah kewenangan pemerintah daerah. Jalan Pantura menjadi kewenangan pemerintah pusat, sedangkan sejumlah ruas seperti Kosambi, Curug, Palumbonsari, Pangkalan, Loji hingga perbatasan Bogor menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
“Jalan Pantura merupakan kewenangan pemerintah pusat. Kosambi, Curug, Palumbonsari, Pangkalan, Loji dan perbatasan Bogor merupakan jalur provinsi,” katanya.
Untuk penataan ruang, Rusman mengungkapkan Pemkab Karawang tengah menyiapkan pengembangan kawasan Kota Tua melalui pemeliharaan infrastruktur yang lebih terintegrasi lintas OPD. Penataan mencakup pembangunan taman, penerangan jalan umum (PJU), ruang terbuka hijau (RTH), hingga pengelolaan sampah.
Di sisi lain, proyek strategis juga disiapkan di kawasan Tuparev melalui penataan utilitas dengan menurunkan kabel udara ke bawah tanah agar kawasan terlihat lebih rapi.
“Pengerjaan rencananya dimulai bulan Juni sampai November. Jadi nanti ducting dulu dibangun baru kabel-kabel diturunkan,” pungkasnya.
Rusman juga menyebut pihaknya telah menyiapkan kajian dan Detail Engineering Design (DED) pembangunan jembatan layang Johar. Namun proyek itu belum terealisasi karena kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp500 miliar di luar pembebasan lahan.
“Sebenarnya planning sudah ada, namun kembali lagi keterbatasan dana sehingga urung dibangun sampai saat ini,” imbuhnya.
Editor : Frizky Wibisono
Artikel Terkait
