KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Forum Masyarakat Cilewo Bersatu kembali menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Desa Cilewo, Kecamatan Telagasari, pada Senin (5/1/2026).
Aksi tersebut dipicu ketidakhadiran Kepala Desa Cilewo, Ketua LPM, serta Muspika Kecamatan Telagasari dalam pertemuan yang telah dijadwalkan, di tengah mencuatnya dugaan ketidakberesan pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025.
Ketua Forum Masyarakat Cilewo Bersatu, Makmur Jaya Komara, menyebut pihaknya datang memenuhi undangan resmi untuk pertemuan bersama pemerintah desa dan Muspika. Namun, saat massa tiba di kantor desa, tidak satu pun pihak yang diundang hadir.
“Kami datang karena ada undangan pertemuan resmi antara Ketua LPM, Kepala Desa, dan Muspika Telagasari. Tapi ketika kami sampai di kantor desa, tidak ada satu pun yang hadir. Ini jelas bentuk ketidakhormatan terhadap masyarakat,” kata Makmur.
Ia menegaskan, aksi tersebut merupakan lanjutan dari demonstrasi pekan lalu, di mana warga sempat melakukan penyegelan Kantor Desa Cilewo. Dalam aksinya, forum masyarakat menuntut dilakukan audit menyeluruh terhadap Dana Desa 2025, perombakan aparat desa, serta penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat penyimpangan.
“Kami mendesak dilakukan audit Dana Desa 2025 secara terbuka, reshuffle aparat desa, dan sanksi tegas bagi siapa pun yang terbukti menyalahgunakan anggaran,” tegasnya.
Makmur juga mengungkap adanya dugaan monopoli pengelolaan Dana Desa oleh Ketua LPM, sebagaimana disampaikan langsung oleh Kepala Desa Cilewo. Menurutnya, sejumlah program yang tercantum dalam anggaran tidak terealisasi sebagaimana mestinya.
“Kepala desa sendiri menyampaikan kepada kami bahwa pengelolaan Dana Desa dimonopoli oleh Ketua LPM. Ini yang membuat masyarakat semakin curiga,” ungkap Makmur.
Ia merinci, dalam Dana Desa Tahun Anggaran 2025 terdapat pengadaan ambulans, pembangunan Posyandu, dan Poskamling. Namun di lapangan, realisasi program tersebut dinilai janggal.
“Ambulans baru terlihat setelah ada gejolak warga, itu pun sekarang sudah tidak ada lagi dengan alasan penambahan fasilitas. Ini sangat tidak masuk akal,” ujarnya.
Selain itu, pembangunan Posyandu yang diklaim telah mencapai 30 persen dinilai tidak sesuai fakta. “Yang disebut pembangunan itu bangunan lama di samping kantor desa. Tidak ada pembangunan baru,” katanya.
Sementara untuk pengadaan tiga unit Poskamling, warga hanya menemukan dua bangunan. “Satu Poskamling lagi tidak jelas di mana lokasinya,” tambahnya.
Tak hanya itu, program ketahanan pangan tahun 2025 untuk budidaya ikan lele juga dipertanyakan warga.
“Katanya anggaran ketahanan pangan untuk budidaya lele, tapi kami tidak tahu lelenya ada di mana,” tegas Makmur.
Makmur menegaskan, jika tuntutan masyarakat tidak segera ditindaklanjuti, pihaknya akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar.
“Kalau tidak ada tindak lanjut, kami akan mendatangi DPMD Karawang, Inspektorat, sampai Kejaksaan. Ini tidak akan berhenti sampai ada kejelasan,” pungkasnya.
Editor : Frizky Wibisono
Artikel Terkait
